TIMESINDONESIA.MY.ID - Gelombang massa yang terdiri dari masyarakat Pati, Jawa Tengah, bersama berbagai elemen profesi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk desakan publik agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh pihak legislatif.
Dikutip dari sumber asli, demonstrasi ini berlangsung dengan cara yang berbeda dari aksi pada umumnya. Massa mampu menyampaikan tuntutan mereka secara taktis dan tertib hingga membuahkan hasil konkret bagi perjuangan mereka.
Pimpinan DPR RI akhirnya bersedia menemui massa dan menandatangani dokumen komitmen di hadapan rakyat. Penandatanganan ini menjadi janji resmi dari pihak legislatif untuk segera menindaklanjuti pengesahan RUU tersebut.
"Ini bukan demonstrasi biasa. Selain berlangsung tertib dan taktis, unjuk rasa ini berhasil menekan pimpinan DPR RI dengan penandatanganan komitmen dan janji di hadapan rakyat untuk mengesahkan RUU ini," ujar narasumber terkait.
Proses penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan sangat terkendali hingga massa membubarkan diri secara damai. Hal ini dinilai sebagai bentuk mekanisme kontrol publik yang sehat dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia.
"Fenomena demonstrasi kali ini relatif tertib, terkendali, dan bubar secara damai," kata narasumber tersebut.
Aksi ini juga menyoroti adanya dinamika yang sempat terjadi sebelumnya terkait aktivis asal Pati bernama Botok. Sempat muncul kekhawatiran terkait pemblokiran rekening bank milik sang aktivis, namun kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Direktur Utama Bank Mandiri.
"Kendati sebelumnya dianggap menakutkan hingga memicu pemblokiran rekening bank milik aktivis Pati bernama Botok. Meski kemudian diurungkan oleh Dirut Bank Mandiri," jelas narasumber dalam laporan tersebut.
Kehadiran massa di Jakarta ini mencerminkan kejenuhan masyarakat daerah terhadap proses pemberantasan korupsi di tingkat nasional. Publik berharap legislasi ini tidak lagi sekadar menjadi slogan atau janji politik semata.
