TIMESINDONESIA.MY.ID - Rencana Malaysia dan Brunei Darussalam untuk membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke forum ASEAN kini menjadi sorotan nasional. Isu ini mencuat menyusul dampak kabut asap lintas batas yang kerap terjadi di wilayah regional.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, memberikan pandangannya. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait tata kelola lahan di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Dikutip dari Kompas.com, Amelia menyoroti bahwa aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah tersebut tidak hanya melibatkan pengusaha lokal. Investasi dari berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN, juga turut berperan dalam pemanfaatan lahan di sana.
"Ini juga harus menjadi evaluasi bersama. Aktivitas ekonomi dan investasi di Sumatera dan Kalimantan melibatkan banyak pihak, baik pengusaha lokal maupun investasi dari berbagai negara, termasuk negara-negara ASEAN," ujar Amelia Anggraini.
Terkait upaya penanganan, Amelia menekankan perlunya transparansi data mengenai titik api yang terdeteksi di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus mampu memetakan secara akurat siapa saja pihak yang menguasai lahan di lokasi kebakaran tersebut.
"Bagaimana kepatuhan lingkungannya? Dan apabila ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa melihat asal investornya," kata Amelia Anggraini.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum yang terjadi di area titik api harus ditindak secara tegas. Penegakan hukum perlu dilakukan secara objektif tanpa memandang latar belakang asal investor atau pemilik lahan.
"Dia menekankan agar ada informasi yang akurat mengenai titik api dan siapa penguasa lahan di titik api tersebut. Pelanggaran di lokasi harus diproses hukum," jelas Amelia Anggraini.
Amelia juga menyatakan dukungannya agar persoalan lingkungan ini diselesaikan melalui jalur diplomasi yang tepat. Ia berharap penanganan asap lintas batas dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN sebelumnya.
