TIMESINDONESIA.MY.ID - Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, menarik perhatian serius dari parlemen. Peristiwa ini terjadi setelah para siswa mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh pihak terkait.
Dikutip dari sumber berita terkait, kejadian ini memicu respons cepat dari Komisi IX DPR RI. Pihak legislatif menyoroti pentingnya evaluasi sistem pengawasan dalam pendistribusian makanan bergizi tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menekankan perlunya langkah konkret untuk mencegah insiden serupa terulang kembali di masa depan. Ia menyoroti pentingnya peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan pengawasan yang lebih ketat.
"Saya minta BGN meningkatkan pengawasan secara berkala dan presisi terhadap setiap dapur dengan membentuk Satgas MBG yang melibatkan BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, dan orang tua murid," ujar Yahya Zaini.
Menurut Yahya, sistem pengawasan yang lebih komprehensif sangat diperlukan agar kualitas makanan yang dikonsumsi siswa tetap terjaga. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari instansi kesehatan hingga orang tua, dinilai menjadi kunci keamanan pangan.
Langkah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus ini diharapkan dapat melakukan pemantauan secara rutin di setiap unit dapur penyedia makanan. Dengan adanya pengawasan yang lebih presisi, potensi risiko kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin.
Pihak Komisi IX DPR RI berharap agar Badan Gizi Nasional segera merespons usulan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan para penerima manfaat program. Keamanan pangan dalam program nasional ini menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.
Hingga saat ini, evaluasi menyeluruh terhadap alur distribusi dan pengolahan makanan di lingkungan pondok pesantren terus dilakukan. Masyarakat berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan standar operasional yang aman dan higienis.
