TIMESINDONESIA.MY.ID - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan ini menjadi wadah dialog untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang dibawa oleh masyarakat dari daerah tersebut.
Agenda audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Kehadirannya menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat secara langsung.
Proses dialog berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pemilihan lokasi ini mencerminkan keterbukaan parlemen dalam memfasilitasi pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir mendampingi Sufmi Dasco Ahmad yakni Wakil Ketua DPR RI lainnya, yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Kehadiran para pimpinan ini memperkuat urgensi pembahasan yang dibawa oleh para aktivis.
Sebelum audiensi formal di ruang tersebut berlangsung, Supriyono atau yang akrab disapa Botok bersama rekan-rekannya telah mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPR. Mereka sempat mengikuti jalannya persidangan dengan duduk di balkon ruang rapat paripurna.
"Kami telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh Botok dan rekan-rekan aktivis AMPB secara langsung dalam pertemuan ini," ujar Sufmi Dasco Ahmad.
"Kehadiran mereka sebelumnya di balkon ruang rapat paripurna merupakan bentuk akses masyarakat untuk melihat langsung proses legislasi yang sedang berlangsung di DPR," kata Saan Mustopa.
Pertemuan ini menjadi langkah tindak lanjut dari kedatangan awal para aktivis tersebut ke kompleks parlemen. Dikutip dari sumber berita terkait, dialog ini diharapkan dapat memberikan kejelasan atas permasalahan yang disuarakan oleh warga Pati.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPR berkomitmen untuk menindaklanjuti poin-poin penting yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk menjaga komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat daerah.
