TIMESINDONESIA.MY.ID - Wilayah perbatasan antara Nepal dan Tibet mengalami musibah banjir bandang yang cukup signifikan pada 26 Agustus 2026. Bencana alam ini memicu perhatian internasional mengenai dampak kerusakan dan keselamatan warga asing di kawasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI segera melakukan langkah antisipasi dengan memantau perkembangan situasi di lokasi kejadian. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tengah berada di wilayah terdampak.
Dikutip dari media terkait, Kemlu RI memberikan konfirmasi mengenai status terkini para WNI. Hingga Minggu (30/8/2026), belum ada informasi mengenai adanya warga Indonesia yang menjadi korban dalam bencana tersebut.
"Berdasarkan data KBRI Dhaka, terdapat sekitar 45 WNI yang tercatat berada di Nepal, dengan mayoritas berdomisili di Kathmandu. Hingga saat ini, dari upaya pemantauan dan komunikasi dengan pihak terkait setempat, belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak," ujar Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
Pihak Kemlu RI terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memperbarui data lapangan. Komunikasi juga dilakukan dengan simpul masyarakat Indonesia yang berada di Nepal dan wilayah sekitarnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya perlindungan warga negara di luar negeri. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan informasi yang akurat serta bantuan jika diperlukan dalam situasi darurat.
"Yvonne memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan otoritas dan simpul masyarakat Indonesia setempat. Hal itu dilakukan demi memastikan keberadaan dan keselamatan para WNI, serta kecepatan dan ketepatan langkah pelindungan yang dibutuhkan," ujar Yvonne Mewengkang.
Hingga saat ini, pihak KBRI Dhaka terus bersiaga penuh dalam memantau perkembangan situasi di lapangan. Kemlu RI juga mengimbau agar WNI di wilayah tersebut tetap waspada terhadap potensi bencana susulan.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi kepada publik mengenai kondisi WNI di Nepal dan Tibet. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan resmi dari otoritas setempat maupun perwakilan RI.
