TIMESINDONESIA.MY.ID - Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dilaporkan semakin mengkhawatirkan, memicu desakan dari parlemen untuk tindakan segera. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara spesifik meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk mempercepat pencairan anggaran yang telah dialokasikan.
Permintaan ini merujuk pada kebutuhan mendesak untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla. Anggaran yang dimaksud memiliki nilai total Rp 290.901.300.000,00, sebagaimana telah disepakati dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan.
"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp 290.901.300.000,00 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana telah menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan," ujar Daniel Johan kepada Kompas.com pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Pencairan dana tersebut dinilai sangat krusial agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Ketersediaan anggaran yang memadai diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional tim di lapangan dalam menangani titik api.
Selain mendesak pencairan anggaran, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas. Hal ini perlu dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti secara sengaja maupun lalai menyebabkan terjadinya karhutla.
Daniel Johan menyoroti bahwa persoalan karhutla tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan semata. Bencana ini telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi yang signifikan, dan bahkan menjadi perhatian internasional.
"Karhutla ini bukan hanya persoalan lingkungan, tapi sudah berdampak pada kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi yang sangat besar, dan bahkan menjadi sorotan negara tetangga seperti Singapura akibat sebaran kabut asap lintas batas," ungkap Daniel Johan.
Dampak kabut asap yang melintasi batas negara menjadi salah satu poin penting yang disoroti, menunjukkan urgensi penanganan karhutla tidak hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga relasi antarnegara di kawasan.
Upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif memerlukan dukungan finansial yang memadai. Dengan demikian, diharapkan segala kendala operasional dapat diminimalisir.
