- TIMESINDONESIA.MY.ID - Sebuah insiden kebakaran yang terjadi di gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional perkantoran. Kejadian ini mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah antisipasi guna memastikan kelangsungan pelayanan publik.
Menanggapi situasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan sebuah pengaturan kerja sementara yang ditujukan bagi sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di gedung yang terdampak. Langkah ini diambil untuk meminimalkan gangguan operasional dan memastikan tugas-tugas kedinasan tetap berjalan lancar.
"Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian," demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara. Pernyataan ini menjelaskan kerangka awal dari solusi yang akan diterapkan.
Lebih lanjut, Bayu Meghantara juga menjelaskan bahwa pengaturan kerja ini tidak hanya terbatas pada WFH. "Berkantor di kantor suku dinas wilayah kota, maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya," tambahnya, menguraikan opsi-opsi alternatif yang tersedia.
Kebakaran yang terjadi pada gedung Bapenda DKI Jakarta ini, menurut keterangan yang diberikan pada Sabtu (8/8/2026), menjadi pemicu utama diadakannya penyesuaian sistem kerja bagi para ASN. Fokus utama adalah menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kendala yang ada.
Skema WFH bergantian ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh ASN tetap dapat menjalankan tanggung jawab mereka meskipun tidak berada di lokasi kerja fisik. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penumpukan kegiatan di satu tempat saat proses pemulihan pasca-kebakaran berlangsung.
Selain WFH, pemanfaatan kantor suku dinas di berbagai wilayah kota juga menjadi bagian dari strategi ini. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan beban kerja dan memastikan operasional tetap berjalan di berbagai lini.
Penggunaan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya juga menjadi opsi yang dipertimbangkan. Langkah ini menunjukkan upaya komprehensif Pemprov DKI dalam mencari solusi terbaik pasca-insiden kebakaran.
Dikutip dari keterangan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara, "Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pengaturan kerja sementara melalui skema bekerja dari rumah (WFH) secara bergantian, berkantor di kantor suku dinas wilayah kota, maupun memanfaatkan gedung milik Pemprov DKI Jakarta lainnya."
