TIMESINDONESIA.MY.ID - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, secara resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Pembukaan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029.
Dalam pidato pembukaannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan Maharani menyampaikan sebuah penegasan penting. Ia menggarisbawahi bahwa setiap proses penyusunan legislasi, baik yang dilakukan oleh DPR maupun bersama dengan pemerintah, akan senantiasa mengutamakan kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian integral dari rangkaian Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting dalam pemerintahan.
Turut hadir dalam forum tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadirannya menandai dimulainya agenda kenegaraan yang krusial bagi perencanaan anggaran negara.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengantar mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) untuk Tahun Anggaran 2027. Beliau juga turut menyerahkan nota keuangan serta dokumen pendukung lainnya kepada DPR.
Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi landasan utama bagi DPR dan Pemerintah dalam melakukan pembahasan mendalam terhadap RAPBN 2027. Hal ini penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Puan Maharani secara tegas menyatakan, "Setiap penyusunan legislasi atau undang-undang yang dilakukan DPR bersama pemerintah terus mengutamakan keberpihakan kepada rakyat." Pernyataan ini menegaskan komitmen lembaga legislatif.
Dikutip dari sumber berita, penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lokasi ini menjadi saksi bisu dimulainya agenda legislasi penting.
Rangkaian sidang ini juga merupakan bagian dari Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Hal ini menunjukkan sinergi antar lembaga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
