TIMESINDONESIA.MY.ID - Gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menimbulkan berbagai dampak, termasuk hilangnya dokumen kependudukan penting bagi sebagian warga. Menanggapi situasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengambil langkah sigap.
Pemerintah secara resmi menugaskan Ditjen Dukcapil untuk memberikan bantuan penuh kepada masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana alam tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi kependudukan warga.
Prioritas utama adalah mempercepat proses penerbitan kembali dokumen-dokumen vital. Hal ini mencakup KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, serta Kartu Keluarga (KK) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti kondisi ini. Beliau akan menginstruksikan jajaran Dirjen Dukcapil untuk berkoordinasi erat dengan dinas di tingkat kabupaten dan provinsi.
"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," ujar Muhammad Tito Karnavian.
Arahan tersebut disampaikan oleh Mendagri setelah melakukan kunjungan langsung ke salah satu posko pengungsian. Lokasi kunjungan tersebut berada di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, pada hari Selasa.
Lebih lanjut, Menteri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tim Dukcapil akan diturunkan langsung ke lapangan. Kehadiran tim ini sangat penting untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen pengganti di lokasi terdampak.
"Ia mengatakan, tim Dukcapil juga akan turun langsung ke lokasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen pengganti," jelasnya.
Layanan pencetakan ulang dokumen kependudukan ini dipastikan akan diberikan secara cuma-cuma. Kemendagri berupaya meringankan beban warga yang tengah berjuang pasca gempa.
