TIMESINDONESIA.MY.ID - Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jakarta dilaporkan mengalami pemanfaatan yang tidak biasa, yakni digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Situasi ini menarik perhatian publik terkait status dan fungsi bangunan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Republik Indonesia, Bapak Ferry Juliantono, memberikan pandangannya. Beliau menyatakan bahwa pemanfaatan sementara ini tidak menjadi masalah besar.
Alasan utama di balik sikap Menkop UKM ini adalah adanya rencana besar untuk mengoperasionalkan kembali seluruh gedung Kopdes Merah Putih dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya strategi jangka panjang untuk revitalisasi aset koperasi.
"Enggak apa apa, bentar kan. Tapi kan bentar lagi operasional lagi," ujar Bapak Ferry Juliantono saat ditemui di Istana, Jakarta, pada hari Senin, 17 Agustus 2026. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kondisi saat ini bersifat temporer.
Lebih lanjut, Bapak Ferry Juliantono menjelaskan bahwa terdapat langkah konkret yang sedang disiapkan pemerintah. Akan segera diterbitkan sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang secara spesifik mengatur operasional Kopdes Merah Putih.
Peraturan Presiden tersebut nantinya akan mencakup berbagai aspek, termasuk penunjukan dan peran manajer yang akan mengelola koperasi-koperasi desa tersebut. Persiapan ini diharapkan dapat mempercepat proses operasionalisasi.
"Bentar lagi akan ada Peraturan Presiden tentang operasionalnya bersamaan dengan manajer koperasi juga sudah mulai dipersiapkan. Dan udah, langsung jalan," ucap Bapak Ferry Juliantono. Hal ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menata ulang koperasi desa.
Dengan adanya Perpres dan penyiapan manajer, diharapkan Kopdes Merah Putih dapat segera menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Dikutip dari Kompas.com, upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.