TIMESINDONESIA.MY.ID - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026, meninggalkan duka mendalam dan menimbulkan berbagai dampak. Pemerintah Indonesia segera merespons dengan menggalakkan upaya penanganan dan penyaluran bantuan bagi para korban.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu, 16 Agustus 2026, sore, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa yang berpusat di NTT tercatat telah mencapai 53 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari laporan sebelumnya.

Korban jiwa tersebar di beberapa kabupaten di NTT. Rinciannya, tercatat 1 korban jiwa di Manggarai Barat, 20 di Manggarai Timur, 25 di Manggarai, 1 di Nagekeo, 4 di Sikka, dan 2 di Ende. Data ini terus diperbarui seiring dengan upaya pencarian dan identifikasi yang dilakukan tim gabungan.

"Sekali lagi atas nama pemerintah tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan," ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, pada Minggu. Pernyataan ini menegaskan kepedulian pemerintah terhadap musibah yang menimpa warga NTT.

Selain korban jiwa, gempa NTT juga menyebabkan ratusan warga mengalami luka-luka. Dalam keterangan yang sama, Abdul Muhari juga menyampaikan bahwa jumlah korban luka yang saat ini tengah mendapatkan perawatan intensif di fasilitas kesehatan terdekat tercatat sebanyak 135 jiwa.

Menyikapi situasi darurat ini, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, telah memberikan instruksi tegas kepada para menterinya. Instruksi tersebut adalah agar para menteri terkait segera turun langsung ke lokasi terdampak gempa untuk memantau kondisi dan mengoordinasikan upaya penanganan bencana secara lebih efektif.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan bencana gempa NTT, di mana kehadiran menteri di lapangan diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan pasca-bencana. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

Upaya penanggulangan bencana tidak hanya berhenti pada penanganan korban, namun juga mencakup pemulihan infrastruktur yang rusak akibat guncangan hebat. Pendataan kerugian material dan upaya rehabilitasi akan menjadi agenda penting selanjutnya setelah fase tanggap darurat.

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, mulai dari pangan, air bersih, hingga layanan kesehatan. Kolaborasi berbagai pihak, termasuk relawan dan masyarakat, sangat diharapkan untuk meringankan beban para korban.