TIMESINDONESIA.MY.ID - Partai Hanura menyuarakan pandangannya terkait wacana pemisahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya adanya landasan yang kuat sebelum wacana tersebut direalisasikan.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk melakukan kajian mendalam terhadap potensi dampak dari perubahan sistem pemilihan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai aspek.
"Saya pikir gini ya, kita berdasarkan undang-undang hari ini pilkada itu dilakukan serentak. Dilakukan satu paket dengan wakil dan kepala daerahnya. Oleh karena itu kalaupun ada wacana yang menyatakan dipisah tentu kan harus punya alasan yang kuat," ujar Ketua Tim Task Force DPP Hanura, Rio Capella, saat ditemui di Karawaci, Tangerang, Banten, pada Sabtu (8/8/2026).
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa sistem pemilihan yang berlaku saat ini menyandingkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu kesatuan. Perubahan dari sistem ini seharusnya tidak dilakukan tanpa pertimbangan matang.
Rio Capella menambahkan bahwa pemisahan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak serta-merta menjamin efisiensi penyelenggaraan pilkada. Efisiensi tersebut perlu dibuktikan secara nyata.
Menurutnya, jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilaksanakan dalam satu rangkaian acara, maka pemisahan keduanya menjadi kurang relevan. Terutama jika alasan utama yang diajukan adalah untuk mengefisienkan anggaran negara.
Dikutip dari Kompas.com, Rio Capella menekankan bahwa "oleh karena itu kalaupun ada wacana yang menyatakan dipisah tentu kan harus punya alasan yang kuat."
Beliau juga menyampaikan bahwa "pemisahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak otomatis membuat penyelenggaraan pilkada lebih efisien."
Lebih lanjut, Rio Capella menjelaskan bahwa "jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dilakukan dalam satu rangkaian pemilihan, pemisahan keduanya justru tidak relevan jika alasan yang digunakan adalah efisiensi anggaran."
