TIMESINDONESIA.MY.ID - JAKARTA - Sebuah inisiatif baru bernama "Kabinet Bayangan" telah digagas oleh Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Ahmad Jilul Qur'ani Farid, bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Gerakan ini lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap jalannya pemerintahan saat ini.
Gerakan ini muncul dilatarbelakangi oleh adanya keresahan mendalam terhadap kinerja pemerintahan yang dinilai belum optimal. Para penggagas merasa perlu adanya mekanisme kontrol dan evaluasi yang lebih independen.
Menurut Ahmad Jilul Qur'ani Farid, pemerintahan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
"Kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan yang direncanakan tidak dianggarkan, yang dianggarkan tidak direncanakan," ujar Ahmad Jilul Qur'ani Farid saat diwawancarai dalam podcast Gaspol! Kompas.com pada Selasa, 11 Agustus 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi adanya dugaan ketidaksinambungan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
"Kabinet Bayangan" sendiri terdiri dari 15 orang menteri yang seluruhnya merupakan para profesional di bidangnya masing-masing. Struktur ini dirancang untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.
Setiap anggota "Kabinet Bayangan" memiliki "jabatan" yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang profesional mereka. Hal ini diharapkan dapat memberikan kajian yang mendalam dan berbasis data.
Gerakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari pihak pemerintah. Dengan adanya "kabinet tandingan", diharapkan setiap kebijakan dapat diawasi secara ketat.
Feri Amsari, sebagai salah satu penggagas, turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ia menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Dikutip dari Kompas.com, gerakan ini bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Para anggota kabinet bayangan akan bekerja secara independen.
