TIMESINDONESIA.MY.ID - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, baru-baru ini menegaskan krusialnya komunikasi publik yang efektif dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Penekanan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena di mana sejumlah program pemerintah, meskipun memiliki target yang realistis dan dapat dicapai, seringkali memicu persepsi negatif atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
Said Abdullah mengidentifikasi bahwa akar permasalahan seringkali terletak pada penyampaian narasi yang bersifat parsial, sehingga tidak memberikan gambaran utuh mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan tersebut.
"Problem pemerintah saat ini, komunikasi publiknya memang perlu ditata," ujar Said Abdullah dalam sebuah tayangan video yang diterima Kompas.com pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Beliau menambahkan bahwa kelemahan komunikasi publik tersebut umumnya berakar pada jajaran eksekutor di tingkat kementerian yang dinilai kurang optimal dalam menjelaskan peta jalan kebijakan secara menyeluruh.
"Jajaran eksekusi di kementerian ini yang seakan-akan melimpahkan semuanya ke Presiden. Nah, mandek-nya di situ komunikasi ini," ungkap Said Abdullah mengenai kendala yang dihadapi.
Said Abdullah meyakini bahwa masyarakat akan memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap berbagai program strategis pemerintah apabila disosialisasikan dengan cara yang terbuka.
Keterbukaan ini, menurut Said Abdullah, mencakup penjelasan mulai dari visi utama program, tata kelola pelaksanaannya, hingga target dampak yang diharapkan bagi masyarakat luas.
Dikutip dari Kompas.com.
