TIMESINDONESIA.MY.ID - Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh kepala daerah mengenai pola komunikasi birokrasi saat ini.
Kejadian tersebut berlangsung pada 2 September lalu dalam sebuah acara resmi yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam forum tersebut, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan pandangannya secara terbuka.
Dikutip dari sumber berita terkait, Elisa Kambu menyoroti kendala yang kerap dihadapi pemerintah daerah ketika ingin menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Ia merasa bahwa aspirasi daerah sering kali tidak mendapatkan respons yang memadai melalui jalur formal.
"Kalau berbicara baik-baik sering kali tidak didengar," ujar Elisa Kambu.
Lebih lanjut, ia memberikan catatan kritis terkait pola respons pemerintah pusat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Menurutnya, perhatian dari pusat baru muncul ketika situasi di daerah sudah mengalami eskalasi atau gangguan keamanan.
"Perhatian baru datang ketika terjadi keributan, demonstrasi, bahkan pembakaran," kata Elisa Kambu.
Kondisi ini tentu memicu perdebatan mengenai efektivitas komunikasi antara kedua belah pihak. Di satu sisi, tindakan anarkis atau kekerasan dalam menyampaikan aspirasi tentu tidak bisa dibenarkan dalam koridor negara demokrasi.
"Tentu tidak ada pembenaran bagi kekerasan. Membakar dan merusak bukan jalan keluar dalam negara demokrasi," ujar Elisa Kambu.
Namun, mengabaikan akar permasalahan yang menyebabkan kemarahan tersebut juga dinilai bukan langkah yang bijak. Penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi mendalam agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi yang lebih jauh.
