TIMESINDONESIA.MY.ID - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah mempertimbangkan wacana pengintegrasian dua lembaga vital, yakni BMKG dan Badan Geologi. Langkah ini diproyeksikan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemantauan potensi bencana alam di seluruh wilayah Tanah Air.
Dikutip dari sumber berita terkait, kebijakan ini muncul sebagai respons atas kebutuhan koordinasi yang lebih solid dalam penanganan risiko bencana. Integrasi diharapkan mampu menyatukan data meteorologi dan geologi secara lebih efisien di bawah satu komando.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait rencana tersebut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026). Ia menekankan bahwa setiap perubahan struktur kelembagaan negara harus melalui proses evaluasi yang sangat matang.
"Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda," ujar Puan Maharani.
Puan menjelaskan bahwa fokus utama dari kajian ini adalah untuk memastikan apakah penggabungan tersebut benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan. Mengingat tugas pokok dan fungsi kedua lembaga tersebut memiliki spesifikasi teknis yang tidak sama, efektivitas menjadi poin krusial.
Pihak parlemen berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum melihat dampak operasional yang mungkin terjadi. Kesiapan sumber daya manusia dan integrasi sistem teknologi menjadi beberapa aspek yang perlu ditelaah secara mendalam.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keuntungan serta tantangan yang muncul jika kedua lembaga benar-benar disatukan. Pemerintah diminta untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas sistem peringatan dini bencana bagi masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai rencana integrasi tersebut. Proses dialog antar lembaga dan pemangku kepentingan terkait masih terus berlangsung guna mencari solusi terbaik bagi ketahanan bencana nasional.
