TIMESINDONESIA.MY.ID - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memberikan tanggapannya menyusul adanya desakan agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Muhammad Masyhud, mengundurkan diri. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap tingginya angka kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Indonesia.
Sorotan tajam datang dari anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yasti Soepredjo. Ia menyampaikan keprihatinannya dalam sebuah rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Fokus utama Yasti dalam rapat tersebut adalah dugaan adanya praktik "hengky pengky" atau manipulasi dalam manifes penumpang kapal. Praktik ini diduga menjadi salah satu akar permasalahan maraknya kecelakaan laut.
Anggota Komisi V DPR RI tersebut menyoroti peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam penerbitan izin berlayar. Ia berpendapat bahwa seharusnya KSOP tidak mengeluarkan izin jika jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal.
"Kesalahannya dari mana? KSOP. Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa?" ujar Yasti Soepredjo.
Ia melanjutkan, "Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengky pengky, ya, karena bertahun-tahun seperti itu Pak."
Lebih lanjut, Yasti menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah kasus yang terisolasi di satu daerah saja. Ia mengindikasikan bahwa fenomena tersebut terjadi secara meluas di seluruh wilayah Indonesia.
"Dan kejadian ini tidak hanya di provinsi Sulawesi Utara tetapi menyeluruh di seluruh Indonesia," tegas Yasti Soepredjo.
Menanggapi desakan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memberikan responsnya. Beliau mengonfirmasi adanya laporan mengenai tingginya angka kecelakaan kapal yang terjadi sejak Januari hingga Agustus tahun 2026.
