TIMESINDONESIA.MY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, baru-baru ini menyerukan pentingnya penguatan advokasi bagi masyarakat yang terdampak persoalan di wilayah konflik Papua. Seruan ini disampaikan demi memastikan keadilan bagi warga di daerah tersebut.
Beliau secara khusus mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh elemen masyarakat di Papua Tengah untuk mengambil peran aktif. Tujuannya adalah memperkuat upaya advokasi terkait isu-isu yang dihadapi warga, terutama di tengah situasi konflik yang kompleks.
Sebagai tindak lanjut, Natalius Pigai menekankan perlunya pelaporan yang sistematis terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme hukum yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan setiap laporan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pigai dalam rangka kunjungan kerja yang dilakukannya pada Senin, 17 Agustus 2026. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di DPRD Papua Tengah, Nabire.
Menurut pandangan Menteri HAM, penanganan persoalan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Papua memerlukan langkah konkret. Proses ini harus didasari pada pengumpulan bukti, fakta, dan data yang kuat.
"Mereka bisa lupa. Bagi kita adalah yang di depan mata, kita eksekusi dengan mengumpulkan bukti, fakta, data, informasi untuk advokasi masyarakat," ujar Natalius Pigai. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya tindakan proaktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Beliau melanjutkan, "Ini saya bicara karena saya ada di wilayah konflik." Pengalaman langsung di lapangan menjadi dasar kuat bagi Menteri Pigai dalam menyampaikan urgensi penguatan advokasi dan pelaporan hukum.
Pengumpulan bukti, fakta, dan data yang akurat sangat krusial. Informasi tersebut akan menjadi landasan kuat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui jalur hukum yang sah dan konstitusional.
Dikutip dari Kompas.com, seruan ini diharapkan dapat mendorong upaya perlindungan dan penegakan HAM di wilayah Papua, khususnya bagi mereka yang berada di zona konflik.
