TIMESINDONESIA.MY.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8/2026). Kehadiran Presiden dalam acara tersebut menjadi sorotan karena adanya pesan khusus yang disampaikan kepada keluarga besar NU.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti mengenai penyebaran fasilitas pendidikan berupa layar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang modern di lingkungan sekolah dan pesantren.
"Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama, minta maaf, karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima," ujar Prabowo.
Dikutip dari Kompas.com, Presiden menjelaskan bahwa distribusi perangkat teknologi tersebut memiliki mekanisme pembagian tugas antar kementerian. Hal ini dilakukan agar alokasi bantuan pendidikan tepat sasaran sesuai dengan wewenang masing-masing instansi.
Prabowo menegaskan bahwa urusan pengadaan dan distribusi panel interaktif berada di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. Sementara itu, lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU memiliki jalur koordinasi yang berbeda.
"Mendikdasmen ah ini, beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri ya kan. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama benar," kata Prabowo.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sangat diperlukan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pesantren-pesantren NU mendapatkan perhatian yang setara terkait fasilitas pendidikan.
Pernyataan Presiden ini sekaligus menjadi arahan bagi para menteri terkait untuk segera melakukan evaluasi. Diharapkan ke depannya, distribusi bantuan pendidikan dapat berjalan lebih merata ke seluruh lembaga pendidikan di Indonesia.
Pihak pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan di pondok pesantren. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi pendidikan nasional agar lebih inklusif bagi semua kalangan.
