TIMESINDONESIA.MY.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan krusial pada 23 Juli 2026 yang secara fundamental mengubah cara negara memandang sisa kuota internet pelanggan telekomunikasi. Putusan ini memberikan angin segar bagi jutaan pengguna layanan seluler di Indonesia.
Melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tarif jasa telekomunikasi tetap dapat ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah. Namun, penetapan tarif tersebut harus diimbangi dengan kewajiban.
Kewajiban tersebut adalah penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan di masa mendatang. Hal ini berarti pelanggan tidak lagi dirugikan oleh kuota yang terbuang percuma.
Putusan ini tidak serta-merta memaksa semua paket layanan menjadi paket data dengan sistem rollover atau akumulasi kuota. Terdapat fleksibilitas dalam implementasinya untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan.
Perlindungan bagi pelanggan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Ini mencakup akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau mekanisme lain yang dianggap sesuai.
Prinsip utama yang mendasari putusan ini sangat sederhana, yaitu memastikan bahwa manfaat yang telah dibayar oleh pelanggan tidak akan hilang begitu saja tanpa adanya kepastian penggunaan.
"Manfaat yang sudah dibayar pelanggan tidak boleh hilang begitu saja," demikian inti dari putusan MK yang menekankan perlindungan konsumen.
Meskipun demikian, tantangan selanjutnya terletak pada fase transisi penerapan putusan ini. Putusan tersebut belum memberikan penjelasan yang rinci mengenai kriteria pelanggan mana yang akan langsung memperoleh perlindungan ini.
Dikutip dari sumber berita terkait, putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka babak baru dalam perlindungan hak konsumen telekomunikasi di Indonesia.
