TIMESINDONESIA.MY.ID - Pemerintah Indonesia telah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan fokus utama pada peningkatan kualitas belanja negara serta upaya menekan angka kemiskinan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target ambisius untuk angka kemiskinan, yaitu berada di kisaran 6 hingga 6,5 persen. Selain itu, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) ditargetkan berada pada rentang 0,362 hingga 0,367.
Lebih lanjut, target kemiskinan ekstrem pada tahun yang sama diharapkan dapat mencapai nol persen. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas kemiskinan secara tuntas.
"Kami berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat," ujar Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto dalam sebuah konferensi pers.
Konferensi pers tersebut diselenggarakan di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 19 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi ajang penjelasan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.
Ferry Ardiyanto menjelaskan bahwa alokasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan pada delapan klaster prioritas. Klaster-klaster ini merupakan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang telah diumumkan sebelumnya.
Pengumuman mengenai delapan klaster prioritas ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari Jumat, 14 Agustus 2028.
Delapan klaster prioritas tersebut mencakup sektor-sektor vital seperti kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Klaster lainnya meliputi hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan penguatan ketahanan bencana. Selain itu, program juga diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
