TIMESINDONESIA.MY.ID - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi angkat bicara menanggapi desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait nasib Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyhud. Permintaan agar Masyhud mundur atau bahkan dipecat muncul menyusul maraknya kejadian kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini.
Desakan dari parlemen ini mengemuka dalam sebuah forum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 19 Agustus 2026. Para legislator merasa prihatin dengan tingginya angka kecelakaan di laut yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa dan kerugian materiil.
Jika Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak mengambil langkah mundur secara sukarela, Dewan Perwakilan Rakyat secara tegas mendorong Menteri Perhubungan untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemecatan. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR dalam menuntut akuntabilitas atas insiden-insiden tersebut.
Menanggapi isu ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa evaluasi kinerja terhadap para pejabat di lingkungan kementeriannya merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Penilaian kinerja ini dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
"Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa, di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan," ujar Dudy Purwagandhi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam proses evaluasi kinerja, Dudy menjelaskan bahwa terdapat berbagai aspek yang akan menjadi pertimbangan matang. Penilaian tidak hanya didasarkan pada satu indikator, melainkan mencakup keseluruhan aspek yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab.
Lebih lanjut, Menteri Perhubungan menegaskan bahwa performa dari setiap pejabat eselon I, termasuk Dirjen Perhubungan Laut, akan menjadi perhatian utama dalam setiap siklus evaluasi yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di setiap direktorat berjalan optimal.
Dudy Purwagandhi memastikan bahwa pihaknya terus memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran di bawahnya, termasuk Dirjen Perhubungan Laut. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi laut.
Dilansir dari Kompas.com, respons Menteri Perhubungan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap masukan dari DPR dan komitmen untuk melakukan tinjauan terhadap kinerja Dirjen Perhubungan Laut di tengah meningkatnya insiden kecelakaan kapal.
