TIMESINDONESIA.MY.ID - Menyambut penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan pentingnya pendekatan yang proporsional dalam menggali potensi penerimaan negara. Fokus utama ditekankan pada sektor perpajakan untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi.
Upaya pengumpulan penerimaan negara, khususnya melalui pajak, harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi krusial mengingat kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan berpotensi mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
Said Abdullah secara tegas mengimbau agar aparat penarik pajak tidak menerapkan metode yang dapat menimbulkan ketakutan, terutama bagi masyarakat kecil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal. Ia juga menyoroti agar tidak ada kesan "berburu di kebun binatang" dalam proses penarikan pajak.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons pidato kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta RAPBN 2027 beserta nota keuangannya. Pidato tersebut disampaikan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI.
Said Abdullah mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik yang terjadi di daerah. "Kalau di kampung-kampung, di daerah saya lah, orang punya Rp 700 juta dikirimin surat dan tidak boleh bawa konsultan. Dia tiga hari tiga malam enggak tidur," ujar Said Abdullah merujuk pada situasi yang ia amati.
Ia melanjutkan, "Itu yang tidak boleh dilakukan aparat pajak kita," tegasnya, menggarisbawahi bahwa praktik semacam itu harus dihindari demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
