TIMESINDONESIA.MY.ID - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat ini tengah memimpin upaya percepatan realisasi anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh dana yang telah dialokasikan pemerintah dapat terserap secara efektif untuk kegiatan pemulihan di lapangan.
Dikutip dari Kompas.com, pengawalan tersebut dilakukan dalam kapasitas Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Upaya ini bertujuan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
Arahan tersebut secara resmi disampaikan dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, pada Rabu (2/9/2026).
"Percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas," ujar Tito Karnavian.
Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa durasi waktu yang tersisa di tahun 2026 menuntut seluruh pihak bekerja lebih cepat. Keterbatasan waktu ini menjadi alasan utama mengapa realisasi anggaran harus segera dipacu agar tidak menghambat progres di lapangan.
Pemerintah sendiri telah menetapkan dukungan anggaran untuk pemulihan pascabencana Sumatera yang dijalankan secara bertahap. Program ini melibatkan koordinasi lintas sektor yang cukup masif demi mencapai target pemulihan yang komprehensif.
Dalam pelaksanaannya, terdapat total 33 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat aktif dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Keterlibatan banyak instansi menuntut koordinasi yang kuat di bawah komando Satgas PRR agar setiap rencana kerja berjalan selaras.
"Pemerintah telah menetapkan dukungan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera yang dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan 33 K/L," kata Tito Karnavian.
Melalui pengawalan ketat ini, diharapkan seluruh kendala administratif dalam penyaluran anggaran dapat diatasi dengan cepat. Fokus utama pemerintah tetap pada pemulihan infrastruktur dan sarana pendukung bagi masyarakat Sumatera yang terdampak bencana.
