TIMESINDONESIA.MY.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru saja merilis data terbaru mengenai perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di enam provinsi di Indonesia. Situasi ini menjadi perhatian serius karena dampak kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas warga.

Salah satu wilayah yang mengalami peningkatan intensitas api paling mencolok adalah Kalimantan Tengah. Di wilayah tersebut, tercatat lonjakan titik panas atau hotspot sebanyak 876 titik, yang kini mulai memengaruhi jarak pandang hingga tersisa 1 kilometer saja.

Selain Kalimantan Tengah, pihak BNPB juga menyoroti kondisi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data terkini, total titik panas di provinsi tersebut telah menyentuh angka 3.824 titik.

Dikutip dari kanal YouTube BNPB, Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan, memberikan keterangan resmi terkait dinamika titik panas di wilayah tersebut dalam konferensi pers pada Minggu (30/8/2026).

"Di Kalimantan Barat kita lihat di sini bahwa hotspot hari ini memang bertambah lagi, hari kemarin bertambah, hari ini sebanyak 453 titik untuk titik panas, dan untuk titik apinya turun menjadi 16 yang tadinya 23 titik, sekarang turun jadi 16," ujar Berton SP Panjaitan.

Upaya mitigasi dan pemantauan terus dilakukan oleh BNPB bersama tim gabungan di lapangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan titik api tidak meluas ke area permukiman warga maupun kawasan hutan lindung.

Kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan menjadi faktor utama mengapa titik panas terus bertambah di kedua provinsi tersebut. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan.

Pemerintah daerah bersama BNPB terus berkoordinasi untuk melakukan operasi pemadaman, baik melalui jalur darat maupun udara. Langkah ini diambil guna menekan angka hotspot agar tidak membahayakan ekosistem dan aktivitas masyarakat setempat.

Situasi di enam provinsi yang terdampak karhutla ini akan terus dipantau secara berkala oleh pihak berwenang. Transparansi data yang disampaikan BNPB bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi lingkungan mereka.