TIMESINDONESIA.MY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan dorongan kuat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk lebih proaktif dalam mengoptimalkan aset-aset daerah yang dimiliki. Langkah ini diharapkan dapat menjadi strategi jitu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyampaikan pandangannya bahwa aset daerah yang saat ini belum termanfaatkan secara optimal berpotensi besar untuk digali. Jika dikelola dengan baik, aset-aset tersebut tidak hanya mampu mendatangkan pundi-pundi pendapatan baru, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
Fathoni menggarisbawahi bahwa peningkatan PAD tidak bisa hanya bergantung pada sumber-sumber penerimaan konvensional yang sudah ada. Diperlukan sebuah pergeseran paradigma dalam pengelolaan aset daerah agar lebih berorientasi pada potensi investasi dan geliat aktivitas ekonomi yang produktif.
"Peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber penerimaan konvensional," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan transformasi dalam pola pengelolaan aset daerah. Transformasi ini harus diarahkan agar aset-aset tersebut dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian kota melalui pendekatan investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih dinamis.
Salah satu langkah krusial yang dinilai sangat penting adalah melakukan deregulasi terhadap berbagai aturan yang mengatur pemanfaatan aset daerah. Regulasi yang lebih adaptif dan tidak kaku dianggap dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah daerah.
"Hal itu diungkapkan olehnya saat di Kantor DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, hari ini," ujar Arif Fathoni.
Perubahan regulasi ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan aset-aset yang selama ini belum tersentuh dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang keuangan daerah.
Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Arif Fathoni menekankan pentingnya kebijakan yang lebih fleksibel. "Aset yang menganggur bisa menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka lapangan kerja jika didukung regulasi yang lebih fleksibel," katanya.
