TIMESINDONESIA.MY.ID - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah cepat untuk membantu masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan menyusul musibah gempa bumi yang melanda wilayah tersebut dan menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting.
Sebanyak 6 tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT telah diterjunkan langsung ke 7 kabupaten terdampak. Tim ini dipimpin langsung oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil untuk memastikan koordinasi berjalan lancar.
Bencana alam tidak hanya merusak tempat tinggal, namun juga melenyapkan surat-surat berharga milik warga. Dokumen kependudukan tersebut menjadi kunci utama bagi para korban untuk mendapatkan akses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga kebutuhan sekolah.
"Kami telah bergerak cepat dengan menerjunkan tim untuk melakukan jemput bola demi memulihkan lebih dari 11.000 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat gempa," ujar pejabat terkait dari Ditjen Dukcapil.
Langkah ini merupakan implementasi dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk segera memberikan perlindungan administrasi kependudukan bagi korban bencana. Dengan adanya dokumen yang pulih, diharapkan masyarakat dapat segera mengakses berbagai fasilitas pendukung pascabencana.
Proses pemulihan data ini dilakukan melalui kerja sama intensif dengan Dinas Dukcapil di tingkat kabupaten setempat. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen milik warga yang terdampak secara efisien.
Sebanyak 11.225 dokumen kependudukan menjadi target utama dalam aksi tanggap bencana ini. Pihak kementerian berkomitmen untuk menuntaskan proses verifikasi hingga dokumen sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
Dikutip dari sumber berita terkait, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi sosial warga di lokasi bencana. Pelayanan jemput bola dipilih agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh dalam kondisi sulit.
Pemerintah daerah setempat pun turut memberikan dukungan penuh agar proses administrasi ini berjalan tanpa kendala. Hal ini mencerminkan kesiapan birokrasi dalam merespons situasi darurat demi meringankan beban masyarakat.
