TIMESINDONESIA.MY.ID - Guncangan dahsyat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026, meninggalkan jejak kerusakan pada berbagai infrastruktur vital di wilayah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan adanya dampak signifikan pascagempa.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memaparkan bahwa peristiwa alam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aksesibilitas di beberapa titik penting. Informasi awal menunjukkan adanya gangguan serius terhadap jaringan transportasi darat.
"Ada beberapa jalan yang longsor tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara perinci dan detail dari Kementerian PU," ungkap Letjen TNI Suharyanto dalam sebuah konferensi pers daring pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Pernyataan ini menegaskan skala kerugian yang sedang diinventarisasi.
Lebih lanjut, dampak gempa juga dirasakan pada sektor kesehatan. Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan akibat getaran kuat yang melanda. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam penanganan pascagempa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memberikan laporan mengenai kondisi fasilitas kesehatan. Menurut laporannya, hanya satu rumah sakit yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa tersebut.
Selain kerusakan jalan dan fasilitas kesehatan, gempa ini juga dilaporkan berdampak pada operasional beberapa bandara di wilayah NTT. Gangguan ini berpotensi memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan.
"Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya, berkembang terus," kata Letjen TNI Suharyanto, merujuk pada pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Upaya pendataan ini terus dilakukan untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran.
Peristiwa ini menyoroti kerentanan infrastruktur terhadap bencana alam, terutama di wilayah yang rawan gempa seperti NTT. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam penanganan dan pemulihan pascagempa.
Pendataan kerusakan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas kesehatan, terus dilakukan secara rinci oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Informasi detail mengenai luasnya kerusakan akan segera disampaikan kepada publik.
