TIMESINDONESIA.MY.ID - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia memicu respons serius dari pihak legislatif. Kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap menjadi perhatian utama bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat.
Kebijakan mengenai penerapan PJJ tersebut telah tertuang secara formal dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Aturan ini menjadi acuan bagi satuan pendidikan di daerah yang terpapar kabut asap pekat.
"Kami mendukung diterbitkannya surat edaran Kemendikdasmen. Ketika kondisi udara sudah membahayakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas. Pembelajaran dapat dialihkan melalui PJJ selama kondisi darurat kabut asap," ujar Habib Syarief Muhammad.
Dikutip dari Kompas.com, informasi mengenai dukungan ini disampaikan oleh pihak terkait pada Rabu (2/9/2026). Langkah ini dipandang sebagai bentuk mitigasi risiko yang tepat untuk melindungi warga sekolah dari paparan polusi udara.
Syarief menilai bahwa implementasi PJJ merupakan kebijakan yang sangat relevan dan tepat sasaran. Kebijakan ini diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang berada di zona terdampak karhutla di berbagai wilayah di Indonesia.
"Ia menilai, PJJ menjadi kebijakan yang tepat bagi sekolah-sekolah yang terdampak karhutla di berbagai wilayah," kata beliau.
Lebih lanjut, Syarief menekankan bahwa posisi siswa sebagai kelompok rentan harus mendapatkan perhatian ekstra. Paparan udara yang tercemar akibat karhutla dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik anak-anak dalam jangka pendek maupun panjang.
"Menurutnya, para siswa merupakan kelompok rentan yang harus diperhatikan di tengah tercemarnya udara akibat karhutla," ujar Habib Syarief Muhammad.
