TIMESINDONESIA.MY.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, memberikan sinyal positif mengenai keterbukaan informasi publik terkait dokumen penting negara. Beliau menyatakan bahwa konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan disajikan kepada masyarakat luas.
Rencananya, dokumen yang memuat arah pembangunan bangsa ini baru akan dapat diakses oleh publik setelah momentum Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Tanggal krusial yang dimaksud adalah 17 Agustus 2026.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani usai kegiatan ziarah yang dilaksanakannya. Lokasi ziarah tersebut adalah di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada hari Jumat, 7 Agustus 2026.
"Saya akan minta kepada Badan Pengkajian nanti setelah tanggal 17-an agar dibuka ke publik," ujar Ahmad Muzani, merujuk pada badan yang bertugas mengkaji dokumen tersebut.
Beliau menambahkan, pembukaan akses publik terhadap dokumen PPHN dinilai tidak akan menimbulkan permasalahan. "Iya saya kira enggak ada masalah untuk publik membaca," tegasnya.
Menurut pandangan Ketua MPR, PPHN memiliki peran strategis sebagai pedoman jangka panjang. Tujuannya adalah untuk memastikan pencapaian cita-cita bernegara yang tidak hanya terbatas pada satu atau dua periode masa pemerintahan saja.
PPHN diharapkan dapat menjadi panduan filosofis yang kokoh. Harapannya adalah agar menjadi acuan yang konsisten bagi setiap pemerintahan yang silih berganti memimpin bangsa ini.
"Itu kan guidance filosofis dan kita berharap itu menjadi guidance bagi masa kepresidenan ke presiden ya karena itu tidak melampaui masa kepresidenan satu dua periode tapi bisa berperiode-periode," kata Ahmad Muzani, menjelaskan visi di balik PPHN.
Dikutip dari Kompas.com, pernyataan ini menegaskan komitmen untuk transparansi dalam penyusunan kebijakan fundamental negara.
