TIMESINDONESIA.MY.ID - Isu mengenai perubahan peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh video Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang mempertanyakan kebijakan dinas sosial terkait kenaikan desil seorang warga.
Kenaikan desil tersebut diduga terjadi setelah rumah warga tersebut mengalami renovasi melalui program Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai apakah fisik bangunan rumah menjadi variabel mutlak dalam penentuan kesejahteraan masyarakat.
Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Nashrul Wajdi, memberikan penjelasan mendalam terkait mekanisme pemeringkatan tersebut. Ia menyampaikan keterangan ini saat berada di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/8/2026).
"Ketika kemudian rumahnya, bisa jadi sudah diperbarui tuh, bisa jadi desilnya naik. Tapi apakah kemudian memengaruhi bansosnya? Lagi-lagi nanti tergantung kebijakan dari kementeriannya," ujar Nashrul.
Menurut Nashrul, perubahan fisik rumah memang dapat memengaruhi data yang tercatat dalam sistem. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai penyaluran bantuan sosial tetap berada di tangan kementerian terkait.
Dalam penjelasannya, pihak BPS menekankan pentingnya membedakan antara kategori negative list dan positive list. Kedua kategori ini merupakan instrumen penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan pemerintah.
"Negative list itu contohnya apa? Yang judol (judi online). Begitu dia judol walaupun dia desil satu layak dapat bantuan, kan kebijakan teman-teman Kemensos itu kemudian jadi dicoret, gitu. Itu negative list namanya," jelas Nashrul.
Pernyataan ini menegaskan bahwa selain kondisi fisik hunian, terdapat variabel lain yang menjadi filter dalam penyaluran bansos. Pihak otoritas terus melakukan penyesuaian agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Diharapkan penjelasan dari pihak BPS ini dapat meredam kebingungan masyarakat terkait mekanisme pembaruan data kesejahteraan. Penentuan status desil akan terus dikaji secara berkala guna memastikan validitas data di lapangan.
