TIMESINDONESIA.MY.ID - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, memberikan imbauan tegas kepada seluruh jajarannya. Ia menekankan pentingnya melakukan evaluasi diri dan menjaga integritas dalam menjalankan setiap tugas kedinasan.
Dalam upaya memperkuat disiplin internal di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), Saifullah Yusuf secara proaktif melakukan penyaringan terhadap oknum pegawai yang diduga terlibat dalam aktivitas judi daring atau judi online (judol). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap indikasi adanya pelanggaran kedisiplinan di kalangan aparatur kementerian.
Hasil penyaringan tersebut merujuk pada laporan resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan ini mengungkap sebuah fakta mengejutkan mengenai keterlibatan ribuan pegawai Kemensos dalam praktik judi online.
Menurut data yang dipaparkan oleh Menteri Sosial, PPATK melaporkan bahwa dalam periode 2024 hingga 2025, tercatat sebanyak 1.900 oknum pegawai Kemensos terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Transaksi keluar dari praktik ilegal ini bahkan mencapai nilai yang signifikan, yaitu sebesar Rp 8,6 miliar.
"Masih ada karyawan yang tidak disiplin, bahkan sebagian di antaranya terlibat judi online. Data yang kami terima dari PPATK, ada 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi bermain judi online," ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Pernyataan ini menegaskan adanya tantangan serius dalam menjaga kedisiplinan dan integritas di internal kementerian. Keterlibatan dalam judi online merupakan pelanggaran berat yang berpotensi merusak citra institusi serta mengganggu fokus kinerja pegawai.
Gus Ipul menekankan bahwa temuan ini menjadi momentum penting untuk melakukan perbaikan. Ia berharap para pegawai yang terindikasi dapat segera menghentikan praktik tersebut dan kembali fokus pada tugas serta tanggung jawab mereka sebagai abdi negara.
Tindakan tegas diharapkan dapat diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa praktik judi online tidak lagi mewarnai lingkungan kerja Kementerian Sosial. Upaya pembenahan internal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional.
Hal ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara di kementerian lain untuk senantiasa menjaga integritas dan menghindari segala bentuk praktik ilegal yang dapat mencoreng nama baik institusi.
