TIMESINDONESIA.MY.ID - Jakarta – Tingginya angka kecelakaan kapal laut di Indonesia telah memicu perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Komisi V DPR RI secara tegas meminta pertanggungjawaban dari jajaran pimpinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan.
Pada Rabu (19/8/2026), dalam sebuah rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Yasti Soepredjo Mokoagow, anggota Komisi V DPR RI menyoroti kinerja Dirjen Hubla, Muhammad Masyhud. Pihaknya menilai bahwa Masyhud seharusnya merasa malu atas banyaknya insiden yang terjadi di sektor perhubungan laut.
Data yang dihimpun dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menunjukkan catatan yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 600 kasus kecelakaan kapal laut terjadi sepanjang tahun 2026 hingga bulan Agustus.
Fenomena ini, menurut Yasti Soepredjo Mokoagow, mengindikasikan adanya kegagalan dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dirjen Hubla. Ia secara lugas menyampaikan pandangannya dalam forum resmi tersebut.
"Pak Dirjen, saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh," ujar Yasti Soepredjo Mokoagow, menyoroti kewajiban pimpinan.
Ia menambahkan, "Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen, Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus."
Lebih lanjut, Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak agar Dirjen Hubla mengambil langkah mundur dari jabatannya. Desakan ini didasari oleh penilaian ketidakmampuan dalam memimpin dan mengelola anak buahnya secara efektif.
"Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan ya reward and punishment kepada bawahan Bapak," tegas Yasti Soepredjo Mokoagow.
Politikus PDI-P ini juga mengungkapkan adanya kecurigaan terkait akar permasalahan tingginya angka kecelakaan. Ia menduga adanya praktik yang tidak semestinya terjadi di lapangan.
