TIMESINDONESIA.MY.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi sorotan publik seiring dengan adanya evaluasi terhadap kinerja operasional di lapangan. Pemerintah diharapkan dapat lebih selektif dalam mengawasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dikutip dari sumber berita terkait, Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dilakukan sebagai respons atas berbagai kendala teknis yang kerap terjadi selama pelaksanaan program tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, memberikan pandangan tegas terkait persoalan ini. Ia menilai bahwa pemberian sanksi administratif saja tidak cukup untuk menangani penyedia layanan yang lalai.
Menurut Irma, sanksi berupa penangguhan atau suspend bagi SPPG yang bermasalah belum memberikan efek jera yang maksimal. Ia menekankan perlunya tindakan lebih konkret guna melindungi kepentingan para penerima manfaat program.
"Jika sudah mengancam nyawa dan sudah beberapa kali bermasalah sebaiknya diputus kontraknya," ujar Irma Suryani Chaniago.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Irma dalam keterangannya kepada awak media pada Jumat (4/9/2026). Ia menekankan bahwa keselamatan dan kualitas gizi adalah prioritas yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan program nasional ini.
Irma berharap Badan Gizi Nasional memiliki keberanian untuk mengambil langkah tegas terhadap vendor yang tidak memenuhi standar operasional. Langkah ini dinilai krusial agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga dengan baik.
Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi program Makan Bergizi Gratis. Kedisiplinan vendor menjadi kunci utama dalam memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan aman untuk dikonsumsi.
Hingga saat ini, pihak terkait masih terus melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari anggota legislatif. Pengawasan yang lebih ketat di masa depan diprediksi akan menjadi standar operasional baru bagi BGN.
