TIMESINDONESIA.MY.ID - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI saat ini tengah berupaya merangkum berbagai masukan dari masyarakat terkait draf Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses transparansi agar substansi kebijakan tersebut dapat dipahami oleh publik secara luas.
Dikutip dari Kompas.com, proses penyebaran draf PPHN ini telah dilakukan agar berbagai elemen masyarakat dapat memberikan penilaian maupun saran. Hal ini menjadi cerminan keterbukaan lembaga legislatif dalam menyusun arah kebijakan strategis negara.
"Saat ini kita masih menjaring berbagai masukan dari publik. Tetapi sejauh ini respons yang kita dapatkan relatif positif," ujar Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua MPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Eddy saat memberikan keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 3 September 2026. Ia menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat menjadi indikator penting dalam proses penyusunan draf tersebut.
Fokus utama dari aspirasi masyarakat yang masuk hingga saat ini cenderung menyoroti sektor pembangunan ekonomi. Publik dinilai sangat menginginkan adanya kerangka kerja yang solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
"Sejauh ini tanggapan masyarakat mayoritas mengarah pada penguatan pembangunan ekonomi nasional, khususnya terkait kepastian dan konsistensi arah kebijakan ke depan," kata Eddy Soeparno.
Lebih lanjut, publik memandang bahwa kehadiran PPHN merupakan instrumen krusial yang dapat menjadi kompas bagi pemerintah. Konsistensi kebijakan dianggap sebagai syarat utama dalam menjaga kepercayaan investor serta menjaga iklim usaha.
"Publik memiliki harapan besar terhadap kehadiran PPHN sebagai pemandu keberlanjutan pembaruan ekonomi," jelas Eddy Soeparno.
Hingga saat ini, pihak MPR RI menyatakan komitmennya untuk terus menampung aspirasi dari berbagai kalangan. Dialog dan diskusi terbuka tetap menjadi prioritas utama agar draf PPHN nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan bangsa.
