TIMESINDONESIA.MY.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI baru saja mengadakan pertemuan strategis bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas pengembangan model desentralisasi serta otonomi daerah yang lebih relevan dengan karakteristik wilayah perbatasan.
Agenda diskusi ini diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, pada hari ini. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga untuk menyatukan visi dalam pengelolaan kawasan terluar Indonesia.
Forum tersebut berfungsi sebagai wadah diskusi untuk bertukar gagasan mengenai kebutuhan tata kelola yang efektif. Pendekatan yang diinginkan adalah model yang mampu menyesuaikan diri dengan potensi, karakteristik, serta tantangan unik di setiap titik perbatasan.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman. Kehadiran para ahli dari BRIN diharapkan dapat memberikan landasan riset yang kuat bagi kebijakan yang akan diambil ke depannya.
Dikutip dari laman resmi BNPP RI, proses sinkronisasi kebijakan ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan tata kelola yang lebih responsif. Pemerintah terus berupaya memastikan setiap wilayah memiliki regulasi yang mendukung kemajuan daerah tersebut.
"Pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yakni keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity)," ujar Makhruzi Rahman.
Makhruzi menjelaskan bahwa kedua dimensi tersebut harus berjalan beriringan agar wilayah perbatasan tidak hanya aman dari ancaman luar, tetapi juga mampu menyejahterakan masyarakat lokal.
"Kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Makhruzi Rahman.
Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan negara dari wilayah pinggiran. Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama dalam memecahkan hambatan birokrasi dan pembangunan di lapangan.
