TIMESINDONESIA.MY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Dalam proses penyidikan ini, lembaga antirasuah memanggil Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat, Lalu Rudi Iskandar (LRI), untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Ketua KPU tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/9/2026). Kehadiran Lalu Rudi Iskandar menjadi krusial bagi penyidik untuk menelusuri alur waktu krusial terkait proses pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut.
Dikutip dari sumber berita terkait, fokus utama KPK dalam pemanggilan ini adalah untuk memastikan kronologi waktu saat Lalu Ahmad Zaini dinyatakan sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada. Hal ini dianggap penting untuk mengungkap kaitan antara posisi politik bupati dengan dugaan pemberian dana dari pihak swasta.
"Terkait dengan pemeriksaan dari pihak KPU, ini tentunya juga didalami soal waktu pemilihan atau pelantikan dari Bupati. Karena memang ini juga berkaitan dengan pemberian dari pihak swasta," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo.
Penyidik KPK menduga terdapat relasi antara momentum kemenangan politik dengan aliran dana ilegal. Penelusuran ini menjadi bagian dari upaya KPK dalam mengonstruksi kasus korupsi secara utuh agar dapat dibuktikan di persidangan nantinya.
"Yakni diberikan kepada Bupati ini pasca dilantik atau ditetapkan sebagai pemenang atau pasangan yang terpilih, ya, untuk menjadi Bupati Lombok Barat, ya. Didalami soal itu," kata Budi Prasetyo.
Mengkaji Ulang Model Tata Kelola Perbatasan Indonesia Melalui Pendekatan Desentralisasi Adaptif
Hingga saat ini, KPK terus mengumpulkan berbagai bukti tambahan serta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap aliran dana yang masuk ke penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pihak lembaga penegak hukum pun berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara objektif dan transparan. Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan proses hukum yang sedang berjalan di KPK terkait dugaan korupsi di Lombok Barat tersebut.
