TIMESINDONESIA.MY.ID - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait penguatan alutsista TNI Angkatan Laut dalam rapat penanganan bencana yang digelar pada Senin (7/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, beliau menyoroti pentingnya penambahan jumlah kapal angkut dan kapal pendarat untuk mendukung mobilitas di wilayah kepulauan.
Langkah ini diambil mengingat karakteristik geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau kecil yang tersebar luas. Aksesibilitas menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar distribusi bantuan maupun kebutuhan logistik dapat berjalan lebih optimal.
Dikutip dari Kompas.com, Presiden menjelaskan bahwa jenis kapal seperti Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), Landing Craft Mechanized (LCM), hingga Landing Platform Dock (LPD) merupakan instrumen krusial. Keberadaan armada tersebut dinilai sangat vital bagi operasional Angkatan Laut di masa depan.
"Bagi Angkatan Laut ya, saya kira dari sekarang kita perlu pesan lebih banyak LCVP ya dan LCM, saya kira kita butuh lebih banyak karena pulau-pulau kita banyak dan kecil-kecil supaya aksesnya," ujar Prabowo.
Dalam forum tersebut, Presiden juga melakukan pengecekan langsung mengenai kesiapan armada yang saat ini dimiliki oleh TNI AL. Beliau secara spesifik menanyakan perihal ketersediaan kapal jenis LPD kepada jajaran pimpinan militer yang hadir.
Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Hal ini dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan dibandingkan dengan aset yang sudah ada saat ini.
Menanggapi arahan tersebut, Laksamana TNI Muhammad Ali memberikan penjelasan mengenai kondisi armada yang sedang beroperasi. Ia memaparkan bahwa saat ini TNI AL telah memiliki 8 unit kapal LPD buatan dalam negeri.
"Indonesia punya 8 kapal LPD buatan PT PAL," ungkap Ali.
Pernyataan tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan kapal di masa mendatang. Penambahan armada ini diharapkan mampu meningkatkan performa TNI AL dalam menjaga kedaulatan serta memberikan respons cepat saat terjadi bencana di wilayah terpencil.
