TIMESINDONESIA.MY.ID - Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tengah melanda Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kondisi ini memicu keresahan mendalam bagi para pelaku sektor pertanian dan perikanan setempat.
Kelangkaan pasokan BBM tersebut berdampak langsung pada terhentinya operasional alat pertanian dan aktivitas melaut nelayan. Akibatnya, roda perekonomian masyarakat di wilayah tersebut mengalami hambatan yang signifikan.
Merasa terdesak oleh situasi yang sulit, sejumlah petani dan nelayan akhirnya mendatangi kantor DPRD Nunukan pada Rabu (26/8/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas ketidakpastian jatah BBM subsidi.
Dikutip dari Kompas.com, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Nunukan memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Pihak pemerintah daerah mengakui bahwa distribusi BBM saat ini memang masih terbatas.
"Minimnya kuota BBM di Nunukan terjadi karena usulan penambahan kuota tidak pernah disetujui oleh BPH Migas," ujar Beni dari Bagian Perekonomian dan SDA Pemkab Nunukan.
Menurut data yang ada, pihak pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya menempuh jalur administratif untuk mengatasi masalah ini. Usulan resmi telah diajukan kepada pihak berwenang agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
"Pemkab Nunukan sudah mengajukan usulan penambahan kuota sejak tahun 2024," kata Beni.
Hingga saat ini, usulan penambahan kuota tersebut tercatat belum pernah dikabulkan oleh BPH Migas selama tiga tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan mengapa stok BBM di tingkat lapangan menjadi sangat terbatas bagi masyarakat.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Upaya ini penting agar distribusi BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan petani maupun nelayan.
