TIMESINDONESIA.MY.ID - Dinamika politik yang tengah terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah belakangan ini menjadi sorotan publik. Salah satu isu yang mengemuka adalah adanya wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memberikan pandangan resminya. Partai berlambang banteng moncong putih ini menekankan agar polemik tersebut diselesaikan di tingkat daerah.
Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, memberikan keterangan mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah setempat. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (9/9/2026).
"Jika memang terdapat perbedaan pandangan di daerah, bupati serta partai politik yang ada di sana harus mampu menghadapinya secara dewasa. Apalagi, hal ini berkaitan dengan kebijakan publik yang memang sangat wajar jika memicu perbedaan pendapat," ujar Andreas Hugo Pareira.
Pihak PDI-P meyakini bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD setempat memiliki kapasitas untuk menuntaskan masalah tersebut. Dinamika ini diharapkan dapat menjadi bagian dari proses konsolidasi politik yang sehat di wilayah tersebut.
"Saya meyakini bahwa pemerintah daerah dan pihak DPRD mampu menyelesaikan persoalan ini, serta menjadikan dinamika tersebut sebagai bagian dari proses konsolidasi di daerah," kata Andreas Hugo Pareira.
Selain menyoroti aspek politik, PDI-P juga memberikan catatan penting terkait kondisi sosial di Tapanuli Tengah. Mengingat wilayah tersebut baru saja dilanda bencana, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat krusial.
Andreas Hugo Pareira mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Tapanuli Tengah perlu memperkuat konsolidasi. Hal tersebut dinilai sangat mendesak demi kepentingan masyarakat yang baru saja terdampak bencana.
Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas perbedaan pandangan politik. Langkah dialogis dinilai menjadi solusi terbaik untuk meredam ketegangan yang terjadi di tingkat daerah.
