TIMESINDONESIA.MY.ID - Dikutip dari sumber berita terkait, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam forum tersebut, Charles menyoroti maraknya kasus keracunan yang terjadi di tengah penyelenggaraan program nasional tersebut. Ia mempertanyakan sejauh mana peran serta BPOM dalam memitigasi risiko kesehatan bagi para penerima manfaat.
Charles secara terbuka mengakui bahwa sebelumnya ia memiliki ekspektasi tinggi terhadap keterlibatan BPOM. Ia sempat meyakini bahwa kehadiran lembaga tersebut akan mampu menekan angka keracunan secara signifikan.
"Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk bisa menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG ya? Karena di awal ya, di beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Badan POM angka keracunan bisa turun drastis atau bahkan dihentikan ya," ujar Charles Honoris.
Namun, pandangan tersebut berubah setelah ia melakukan pendalaman terhadap mekanisme pelaksanaan program di lapangan. Charles menilai permasalahan yang ada saat ini sudah melampaui sekadar aspek pengawasan teknis.
Ia menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada struktur atau desain program Makan Bergizi Gratis yang dinilai belum ideal. Menurutnya, kerentanan terhadap kasus keracunan pangan berakar dari sistem yang diterapkan sejak awal.
"Tetapi sekarang ini, dengan atau setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin, Pak. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, Pak, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal, Pak," kata Charles Honoris.
Rapat tersebut menjadi wadah bagi pihak legislatif untuk mendalami kendala yang dihadapi BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan program MBG ke depannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lebih lanjut dari pihak BPOM terkait evaluasi mendalam yang disampaikan oleh pimpinan Komisi IX DPR tersebut. Fokus utama dari pembahasan ini tetap pada upaya preventif untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
