TIMESINDONESIA.MY.ID - Sebuah kabar duka menyelimuti keluarga besar masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah tiga warga sipil dilaporkan tewas dalam sebuah insiden di Papua. Peristiwa ini memicu perhatian publik setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melontarkan tuduhan bahwa para korban merupakan intelijen dari pihak militer.
Menanggapi klaim tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan klarifikasi resmi. Beliau menegaskan bahwa tuduhan yang disebarkan oleh kelompok tersebut tidak memiliki dasar kebenaran dan merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta.
Dikutip dari Kompas.com, insiden penembakan ini terjadi di wilayah Papua dan menelan korban jiwa yang merupakan warga sipil asal NTT. Mereka diketahui berada di lokasi kejadian untuk mencari nafkah melalui sektor pertanian.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9/2026), Jenderal Maruli memberikan bantahan tegas terkait label intelijen yang disematkan kepada ketiga korban tersebut. Beliau menyebut bahwa narasi tersebut hanyalah taktik klasik yang sering digunakan oleh kelompok pengacau keamanan.
"Ya itu alasan-alasan mereka selalu tuduh intel tentara," ujar Maruli Simanjuntak.
Lebih lanjut, Jenderal Maruli menjelaskan bahwa para korban murni merupakan warga sipil yang sedang menekuni pekerjaan di bidang pertanian. Kehadiran mereka di tanah Papua tidak memiliki kaitan sama sekali dengan tugas-tugas intelijen atau kegiatan militer.
Beliau menilai bahwa tuduhan tersebut hanyalah dalih yang kerap diciptakan oleh kelompok terkait untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Hal ini menjadi pola berulang dalam setiap aksi yang mereka lancarkan di lapangan.
"Itulah menghadapi suatu peristiwa seperti yang luar biasa ini. Memang manusia-manusia itu ya begitu dia selalu mencari alasan isunya," kata Maruli Simanjuntak.
Pihak TNI AD berkomitmen untuk terus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai identitas para korban. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat merugikan keluarga korban maupun citra keamanan nasional.
