TIMESINDONESIA.MY.ID - Peristiwa dramatis terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa (11/8/2026) malam, ketika ratusan warga melakukan aksi pembakaran terhadap tujuh kantor pemerintahan. Kejadian ini sontak mengagetkan dan menimbulkan kekhawatiran di wilayah tersebut.
Tujuh fasilitas publik yang menjadi sasaran amarah warga meliputi Kantor Bupati Puncak, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK), dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Selain itu, turut dibakar pula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan. Pembakaran ini menunjukkan tingkat kekecewaan yang tinggi dari masyarakat.
Kapolres Puncak, AKBP Domingos Ximenes, mengonfirmasi insiden tersebut dan memberikan kabar melegakan. Beliau memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran yang terjadi.
"Tadi ada pembakaran sejumlah kantor pemerintah," ujar Kapolres Puncak, AKBP Domingos Ximenes, mengawali keterangannya pada Selasa malam.
Beliau melanjutkan, "Kota bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden itu," tegasnya, menekankan aspek keselamatan warga menjadi prioritas.
Dugaan kuat yang melatarbelakangi aksi nekat ini adalah kekecewaan mendalam warga terhadap pemotongan dana desa. Pemotongan tersebut terjadi pada tahap I tahun 2026, yang memicu reaksi keras dari masyarakat.
Pihak kepolisian melaporkan bahwa situasi di Kabupaten Puncak secara berangsur-angsur mulai kondusif. Kondisi tersebut tercipta setelah massa yang melakukan pembakaran akhirnya membubarkan diri dari lokasi kejadian.
Dikutip dari Kompas.com, insiden ini menjadi sorotan dan mengindikasikan adanya masalah serius terkait pengelolaan dan penyaluran dana desa di wilayah tersebut.
