- TIMESINDONESIA.MY.ID -
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyoroti sebuah kebiasaan yang dianggap masih mengakar kuat di lingkungan pemerintahan kota. Kebiasaan tersebut adalah budaya mencetak dokumen secara fisik, yang dinilai berpotensi menghambat kemajuan menuju visi Smart City Kota Bandung.
Hal ini menjadi perhatian serius para legislator, mengingat upaya pemerintah kota untuk bertransformasi menjadi kota cerdas yang mengandalkan teknologi digital. Penggunaan kertas yang berlebihan dianggap bertolak belakang dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan yang diusung dalam konsep Smart City.
Temuan ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi program digitalisasi di internal pemerintahan Kota Bandung. Ketergantungan pada dokumen cetak dapat memicu berbagai permasalahan, mulai dari biaya operasional yang membengkak hingga potensi hilangnya dokumen penting.
Dalam sebuah kesempatan, anggota Komisi I DPRD Kota Bandung menyampaikan keprihatinannya. "Kami melihat masih banyak unit kerja yang belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan mencetak dokumen, padahal ini adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Smart City," ujar anggota Komisi I DPRD Kota Bandung.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi adanya kesenjangan antara visi yang dicanangkan dengan praktik di lapangan. Implementasi teknologi digital seharusnya merambah ke semua lini pelayanan dan administrasi pemerintahan.
Lebih lanjut, legislator tersebut menekankan pentingnya kesadaran dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung. "Perlu ada upaya masif untuk edukasi dan perubahan paradigma, bahwa efisiensi dapat dicapai melalui digitalisasi," tambahnya.
Budaya mencetak dokumen ini tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada aspek lingkungan. Penggunaan kertas yang berlebihan berkontribusi pada penebangan pohon dan peningkatan limbah.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kota Bandung mendesak adanya langkah konkret dari Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi persoalan ini. Perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dan program pendukung yang efektif.
