TIMESINDONESIA.MY.ID - Sebuah insiden yang melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fransiskus Taso, dan anggota dewan Hironimus Irwan Kila Pelo terjadi di ruang rapat kantor DPRD Ende pada Selasa, 1 September 2026 siang. Peristiwa ini berlangsung saat agenda rapat paripurna tengah membahas perubahan anggaran tahun 2026.

Dikutip dari Kompas.com, situasi di dalam ruang rapat sempat memanas hingga memicu dugaan aksi pemukulan. Kejadian ini kemudian memicu langkah hukum dari pihak yang merasa dirugikan dengan melayangkan aduan ke Mapolres Ende.

Dalam rekaman video yang beredar luas, tampak Hironimus Irwan Kila Pelo yang mengenakan kemeja biru muda berusaha ditenangkan oleh beberapa aparatur sipil negara (ASN) di tempat kejadian. Ia terlihat dipeluk dari arah belakang agar tidak bergerak maju ke tengah ruang rapat.

Di sisi lain, Fransiskus Taso terlihat menunjukkan gestur emosional dan berupaya mendekati posisi Hironimus. Namun, sejumlah peserta rapat lainnya segera melakukan upaya penghalangan untuk mencegah eskalasi situasi yang lebih buruk.

Terkait peristiwa tersebut, pihak kepolisian telah mengambil langkah proaktif untuk menindaklanjuti aduan yang masuk. Kapolres Ende, AKBP Yudhi Franata, memberikan konfirmasi mengenai status penanganan perkara ini secara formal.

"Saat ini masih proses penyelidikan, kami lengkapi alat buktinya dan sementara kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi dan setelah itu kita akan lakukan pengembangan," ujar AKBP Yudhi Franata.

Penyelidikan mendalam kini tengah difokuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan agar kasus ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memeriksa seluruh saksi yang berada di lokasi saat insiden berlangsung.

Hironimus Irwan Kila Pelo, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Hanura, tercatat sebagai pihak yang secara resmi membawa persoalan ini ke ranah hukum. Kepolisian saat ini masih mendalami motif serta kronologi detail di balik perselisihan yang terjadi di gedung legislatif tersebut.

Situasi di internal DPRD Ende menjadi sorotan publik pasca peristiwa ini. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi dalam rapat paripurna tersebut.