TIMESINDONESIA.MY.ID - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melancarkan serangkaian penggeledahan intensif di berbagai kediaman pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu. Tindakan hukum ini merupakan bagian integral dari proses penyidikan dan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.
Penggeledahan menyasar beberapa pejabat penting di lingkungan Pemkot Bengkulu. Pihak yang digeledah antara lain rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, Noprisman. Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di kediaman mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Bengkulu, Arif Gunadi, serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Bengkulu, Syofyan Tosoni.
Rangkaian upaya hukum ini diawali dengan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Lokasi penggeledahan berada di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, dan dilaksanakan pada Jumat malam, 24 Juli 2026. Aktivitas penggeledahan dimulai sekitar pukul 22.30 WIB.
Proses penggeledahan tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang bersenjata lengkap. Keberadaan personel keamanan menunjukkan keseriusan dan sifat sensitif dari tindakan yang sedang dilakukan oleh KPK.
Dalam salah satu rangkaian penggeledahan, terlihat kehadiran Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, AKP Frangky Sirait. Beliau sempat mendatangi lokasi penggeledahan sekitar pukul 23.45 WIB. Kedatangannya membawa alat mesin hitung uang, mengindikasikan potensi penemuan aset atau barang bukti bernilai finansial.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, telah memberikan konfirmasi resmi terkait adanya tindakan penggeledahan ini. Beliau secara tegas membenarkan aktivitas tersebut.
"Benar, tim kami memang sedang melakukan penggeledahan sebagai bagian dari proses penyidikan," ujar Budi Prasetyo.
Lebih lanjut, Juru Bicara KPK juga secara eksplisit membantah adanya isu Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sempat beredar luas di kalangan masyarakat. Bantahan ini bertujuan untuk meluruskan informasi dan mencegah spekulasi yang tidak berdasar.
"Terkait isu OTT yang berkembang, kami tegaskan bahwa tidak ada OTT yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan ini," tegas Budi Prasetyo.
