TIMESINDONESIA.MY.ID - Sebuah proposal kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Palembang kini menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Proposal yang disebut berasal dari Kecamatan Ilir Timur I ini memunculkan pertanyaan terkait rincian anggarannya.
Proposal tersebut secara spesifik mencantumkan kebutuhan dana untuk acara peringatan HUT RI sebesar Rp 76,2 juta. Angka ini menjadi sorotan utama karena adanya perbedaan mencolok dengan rincian anggaran yang terlampir di dalamnya.
Dokumen yang beredar menunjukkan adanya dua angka yang berbeda. Bagian rincian anggaran menyebutkan total kebutuhan dana sebesar Rp 38,3 juta. Namun, pada bagian akhir proposal, panitia justru mencantumkan angka total kebutuhan dana yang jauh lebih besar, yaitu Rp 76,2 juta.
Perbedaan anggaran yang signifikan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini memicu perhatian publik dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, telah mengambil langkah cepat. Beliau secara resmi telah meminta jajaran Inspektorat untuk segera menindaklanjuti persoalan yang muncul terkait proposal anggaran ini.
"Dari awal sudah kami ingatkan seluruh aparat Pemkot Palembang. Apapun bentuknya dalam rangka peringatan HUT RI, jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi sampai minta dengan warga," ujar Ratu Dewa.
Pernyataan Wali Kota Palembang ini menekankan prinsip agar kegiatan peringatan hari kemerdekaan tidak memberatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Berkaitan dengan hal tersebut kami sudah minta Inspektur untuk menindaklanjutinya," tegas Ratu Dewa pada Rabu (12/8/2026). Permintaan ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam mengusut dugaan ketidakwajaran dalam proposal tersebut.
Dikutip dari Kompas.com, persoalan ini menjadi perhatian serius mengingat besarnya selisih anggaran yang tertera dalam proposal. Tindakan inspektorat diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai duduk perkara sebenarnya.