TIMESINDONESIA.MY.ID - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,0 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) lalu, menyisakan duka dan kekecewaan mendalam bagi sebagian warga terdampak.
Meskipun pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga telah menyalurkan bantuan secara masif, tidak semua wilayah merasakan dampak positif tersebut. Beberapa daerah justru merasa terabaikan dalam proses pendistribusian logistik.
Salah satu wilayah yang mengalami kondisi memprihatinkan adalah warga Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT. Desa ini dilaporkan belum menerima bantuan logistik sama sekali sejak tiga hari pascagempa.
Kondisi terisolasi dari bantuan ini memicu kemarahan warga setempat. Akibatnya, mereka mengambil tindakan drastis dengan melakukan aksi pemblokiran jalan poros Ruteng-Reo pada Senin (17/8/2026).
Aksi pemblokiran jalan tersebut terjadi bertepatan dengan melintasnya rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai. Rombongan tersebut berasal dari Fraksi Partai Demokrat.
Mereka adalah Frederikus Andi Ongkor dan Lexy Armanjaya, yang saat itu hendak pulang dari Kelurahan Salama, Reo. Sebelumnya, rombongan tersebut telah selesai menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Rombongan DPRD Kabupaten Manggarai dari Fraksi Partai Demokrat dicegat oleh warga yang meluapkan kekecewaan mereka. "Tiga hari kami tak bisa makan!" teriak warga yang memblokir jalan, menyoroti lamanya bantuan belum sampai ke desa mereka.
Situasi ini menyoroti pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem distribusi bantuan pasca bencana. Koordinasi yang lebih baik antar tingkat pemerintahan dan lembaga terkait menjadi kunci agar tidak ada lagi warga yang merasa diabaikan.
Aksi warga ini menjadi pengingat bahwa di tengah upaya pemulihan, suara dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak harus menjadi prioritas utama. Penyaluran bantuan yang merata dan tepat sasaran adalah hak fundamental bagi korban bencana.
