TIMESINDONESIA.MY.ID - Warga yang mendiami Dataran Tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di wilayah perbatasan dengan Malaysia, telah menyatakan sikap tegas menolak untuk berpartisipasi dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-81. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes yang mendalam terhadap kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di daerah mereka.
Meskipun demikian, semangat nasionalisme tetap ditunjukkan melalui pengibaran bendera Merah Putih. Upacara pengibaran bendera ini tetap dilaksanakan sebagai simbol kecintaan terhadap tanah air, meskipun ada penolakan terhadap perayaan yang lebih luas.
Kondisi jalan di kawasan Krayan masih sangat memprihatinkan dan menyulitkan mobilitas. Permukaan jalan yang berlumpur tebal membuat akses menjadi sangat sulit dilalui oleh kendaraan.
Pemandangan umum di wilayah ini kerap menampilkan kendaraan roda empat berpenggerak ganda yang terjebak dalam kubangan lumpur. Situasi ini bahkan memaksa sopir dan kernetnya untuk bermalam di tengah hutan, menunggu bantuan atau kondisi jalan membaik.
Selain itu, warga juga sering terlihat bergotong royong menandu warga yang sakit. Hal ini dilakukan untuk membawa mereka menuju fasilitas kesehatan terdekat, mengingat sulitnya akses transportasi akibat kondisi jalan yang buruk.
Kondisi darurat dan kesulitan akses inilah yang mendorong warga untuk menyuarakan aspirasi mereka. Mereka sangat mengharapkan adanya perhatian serius dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah perbatasan tersebut.
Hasan Basri Mursali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nunukan, membenarkan adanya pernyataan sikap dari warga Krayan. Beliau mengakui bahwa warga memang telah menyampaikan penolakan mereka untuk ikut serta dalam perayaan HUT RI.
"Kami mengkonfirmasi adanya pernyataan sikap dari warga Krayan yang menolak untuk merayakan HUT RI," ujar Hasan Basri Mursali.
Dikutip dari Kompas.com, situasi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat perbatasan terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan akses layanan dasar mereka.
