TIMESINDONESIA.MY.ID - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan masukan strategis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pentingnya perubahan sistem pengelolaan agar program tersebut berjalan lebih efektif dan aman bagi masyarakat.
Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memutus kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar kewenangan pengelolaan anggaran diserahkan langsung kepada pemerintah desa.
"Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa," ujar Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa distribusi makanan dapat dikontrol dengan lebih baik. Dengan melibatkan perangkat desa, risiko yang tidak diinginkan seperti kasus keracunan makanan dapat ditekan secara signifikan.
"Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini," kata Mahfud MD.
Gagasan ini disampaikan oleh Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya dalam podcast bertajuk 'Terus Terang' pada Jumat (11/9/2026). Ia menekankan bahwa sistem birokrasi yang terlalu panjang dalam pengelolaan SPPG saat ini perlu segera dibenahi.
Lebih lanjut, Mahfud MD berpendapat bahwa sistem kontrak yang ada saat ini perlu diubah secara total. Hal ini dianggapnya sebagai langkah krusial untuk memperbaiki tata kelola dan menjamin keamanan konsumsi bagi para siswa.
"Dia menyoroti sistem kontrak terhadap SPPG dalam pengelolaan MBG harus ubah total, karena ini disebutnya sebagai potensi utama penyebab keracunan," tulis Kompas.com dalam rangkumannya.
Melalui usulan ini, Mahfud MD berharap pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di lapangan. Dengan memberdayakan desa, diharapkan manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung dan lebih aman oleh masyarakat luas.
